Warga Balai Jaya Desak Pemkab Rokan Hilir Tuntaskan Plasma Sawit 20%

Rokan Hilir, Riau – Sudah 14 hari berlalu sejak rapat audiensi antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Koperasi Bumi Melayu Berjaya (BMB), namun janji tindak lanjut realisasi plasma sawit 20% untuk masyarakat Balai Jaya belum juga terwujud.

Latar Belakang Janji Plasma Sawit 20%

Dalam audiensi yang digelar pada 29 Juli 2025, Pemkab Rokan Hilir berkomitmen memanggil lima perusahaan besar perkebunan sawit yang hingga kini belum merealisasikan kewajiban plasma bagi masyarakat.

• PT Salim Ivomas Pratama
• PT Cibaliung Tunggal Plantation
• PT Gunung Mas Raya
• PT Tunggal Mitra Plantation
• PT Lahan Tani Sakti

Fakta hukum: SK Gubernur Riau telah memerintahkan Bupati Rokan Hilir untuk mengoordinasikan realisasi plasma. Namun, hingga dua minggu pasca-audiensi, belum ada bukti pemanggilan resmi atau aksi di lapangan.

Dasar Hukum & Pernyataan Menteri ATR/BPN

Isu ini semakin mencuat setelah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa perusahaan sawit wajib memenuhi kewajiban plasma 20%, bahkan berencana menaikkannya menjadi 30% sebagai syarat perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Nusron juga menegaskan sanksi pencabutan HGU bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.

Dampak Keterlambatan bagi Warga Balai Jaya

Tertundanya realisasi plasma 20% berdampak langsung terhadap ribuan warga Balai Jaya. Tanpa kebun plasma, warga kehilangan sumber penghasilan yang seharusnya menopang ekonomi keluarga, membiayai pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan pokok. Banyak petani terpaksa bekerja sebagai buruh harian lepas dengan pendapatan tidak menentu, di tengah harga kebutuhan yang terus naik.

Bagi generasi muda, peluang memiliki lahan produktif sendiri semakin kecil.

“Kalau plasma ini jalan, banyak anak muda yang bisa mandiri secara ekonomi, bukan jadi pengangguran atau pergi merantau,” ujar seorang tokoh pemuda setempat.

Tuntutan dan Langkah yang Diharapkan

Masyarakat mendesak Menteri ATR/BPN mengeluarkan Surat Perintah resmi kepada Bupati dan perusahaan, serta meminta Pansus Plasma DPRD Riau segera memanggil pihak terkait. Publik menunggu bukti perintah tertulis dan langkah tegas agar ultimatum tidak menjadi sekadar retorika.